Hey guys! Pernah denger istilah monarki absolut? Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas tentang apa sih sebenarnya monarki absolut itu, ciri-cirinya gimana, dan kenapa sistem pemerintahan ini bisa dibilang unik. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Itu Monarki Absolut?

Monarki absolut adalah sistem pemerintahan di mana seorang raja atau ratu memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas. Artinya, semua keputusan penting, mulai dari urusan negara, hukum, hingga kebijakan publik, sepenuhnya berada di tangan penguasa. Dalam sistem ini, tidak ada lembaga atau konstitusi yang dapat membatasi atau mengendalikan kekuasaan raja atau ratu. Mereka memerintah berdasarkan hak ilahi atau warisan turun-temurun, dan dianggap sebagai representasi Tuhan di bumi. Konsep ini sering kali dikaitkan dengan keyakinan bahwa penguasa bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan kepada rakyat atau lembaga lainnya. Dengan kata lain, apa yang mereka katakan adalah hukum! Gak ada tuh ceritanya parlemen atau lembaga lain yang bisa ikut campur atau memberikan pendapat. Semuanya mutlak di tangan raja atau ratu.

Dalam sejarah, banyak negara yang pernah menerapkan sistem monarki absolut ini. Contohnya, Prancis di bawah pemerintahan Louis XIV, yang terkenal dengan semboyannya "L'État, c'est moi" (Negara adalah saya). Di masa itu, raja memiliki kendali penuh atas semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, militer, hingga agama. Kekuasaan absolut ini memungkinkan raja untuk membuat undang-undang, memungut pajak, menyatakan perang, dan menghukum siapa pun yang dianggap melanggar perintahnya, tanpa perlu persetujuan dari pihak lain. Selain Prancis, negara-negara seperti Rusia di bawah Tsar, Spanyol di bawah Raja Philip II, dan beberapa kerajaan di Asia dan Afrika juga pernah mengalami masa-masa monarki absolut. Sistem ini memberikan stabilitas dan kepastian hukum pada masanya, tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat.

Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia dan demokrasi, sistem monarki absolut mulai ditinggalkan. Revolusi Prancis pada tahun 1789 menjadi salah satu titik balik penting yang menandai berakhirnya era monarki absolut di Eropa. Setelah revolusi, banyak negara mulai mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih demokratis, di mana kekuasaan dibagi antara berbagai lembaga dan rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, beberapa negara di dunia masih mempertahankan sistem monarki, tetapi dengan kekuasaan yang lebih terbatas dan diatur oleh konstitusi. Monarki konstitusional ini memberikan peran yang lebih besar kepada parlemen dan lembaga-lembaga lainnya dalam menjalankan pemerintahan, sehingga kekuasaan raja atau ratu tidak lagi bersifat absolut.

Ciri-Ciri Monarki Absolut

Untuk lebih memahami apa itu monarki absolut, kita perlu tahu ciri-cirinya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari sistem pemerintahan monarki absolut:

1. Kekuasaan Tidak Terbatas: Ini adalah ciri paling mencolok dari monarki absolut. Raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh atas negara dan rakyatnya. Mereka bisa membuat hukum, memungut pajak, menyatakan perang, dan melakukan apapun yang mereka anggap perlu tanpa harus meminta persetujuan dari siapapun. Bisa dibilang, mereka adalah penguasa tunggal yang tidak bisa diganggu gugat.
2. Tidak Ada Konstitusi atau Undang-Undang yang Membatasi: Dalam monarki absolut, tidak ada konstitusi atau undang-undang dasar yang dapat membatasi kekuasaan penguasa. Raja atau ratu adalah sumber hukum itu sendiri. Segala perintah dan keputusan mereka dianggap sebagai hukum yang harus ditaati oleh seluruh rakyat. Hal ini berbeda dengan monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang.
3. Hak Waris Turun-Temurun: Kekuasaan dalam monarki absolut biasanya diperoleh melalui warisan turun-temurun. Artinya, tahta kerajaan diwariskan dari orang tua kepada anaknya, atau kepada anggota keluarga kerajaan lainnya. Sistem waris ini memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan keluarga kerajaan, dan tidak ada orang lain yang bisa merebutnya. Biasanya, ada aturan yang ketat mengenai siapa yang berhak menjadi pewaris tahta, seperti usia, jenis kelamin, dan garis keturunan.
4. Tidak Ada Lembaga Legislatif atau Yudikatif yang Independen: Dalam sistem monarki absolut, tidak ada lembaga legislatif (pembuat undang-undang) atau yudikatif (kehakiman) yang independen. Raja atau ratu memiliki kendali penuh atas semua lembaga negara, termasuk parlemen (jika ada) dan pengadilan. Mereka bisa menunjuk dan memberhentikan anggota parlemen dan hakim sesuka hati mereka. Hal ini memastikan bahwa tidak ada lembaga yang bisa menentang atau mengkritik kekuasaan penguasa.
5. Penguasa Dianggap Bertanggung Jawab kepada Tuhan: Banyak penguasa monarki absolut percaya bahwa mereka memiliki hak ilahi untuk memerintah. Mereka menganggap diri mereka sebagai wakil Tuhan di bumi, dan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan atas segala tindakan mereka. Keyakinan ini memberikan legitimasi tambahan bagi kekuasaan mereka, dan membuat rakyat lebih mudah untuk menerima dan mematuhi perintah mereka. Namun, keyakinan ini juga bisa menjadi bumerang, karena penguasa bisa menggunakan agama sebagai alat untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak adil atau menindas.
6. Sentralisasi Kekuasaan: Semua kekuasaan terpusat di tangan raja atau ratu. Tidak ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua keputusan penting dibuat di pusat, dan daerah-daerah hanya bertugas untuk melaksanakan perintah dari pusat. Hal ini membuat pemerintah pusat menjadi sangat kuat, dan daerah-daerah menjadi sangat tergantung pada pusat.
7. Militer yang Kuat: Monarki absolut biasanya memiliki militer yang kuat dan setia kepada penguasa. Militer digunakan untuk mempertahankan kekuasaan penguasa dari ancaman internal dan eksternal. Penguasa juga sering menggunakan militer untuk menekan pemberontakan atau demonstrasi dari rakyat yang tidak puas dengan pemerintahannya.

Kelebihan dan Kekurangan Monarki Absolut

Setiap sistem pemerintahan pasti punya sisi positif dan negatifnya. Begitu juga dengan monarki absolut. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem ini:

Kelebihan:

• Stabilitas: Monarki absolut seringkali dianggap lebih stabil dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya. Karena kekuasaan berada di tangan satu orang, tidak ada perebutan kekuasaan atau konflik politik yang berkepanjangan. Penguasa bisa membuat keputusan dengan cepat dan tegas, tanpa harus khawatir tentang oposisi atau perdebatan yang berlarut-larut.
• Kepastian Hukum: Dalam monarki absolut, hukum biasanya jelas dan tegas. Karena raja atau ratu adalah sumber hukum, tidak ada keraguan atau ambiguitas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini bisa menciptakan kepastian hukum yang penting bagi stabilitas ekonomi dan sosial.
• Efisiensi: Pengambilan keputusan dalam monarki absolut biasanya lebih efisien dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Karena penguasa tidak perlu meminta persetujuan dari siapapun, mereka bisa membuat keputusan dengan cepat dan melaksanakan kebijakan dengan segera. Hal ini bisa sangat berguna dalam situasi krisis atau darurat.

Kekurangan:

• Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Ini adalah kekurangan utama dari monarki absolut. Karena penguasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, mereka bisa dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Mereka bisa menindas rakyat, memeras kekayaan negara, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak adil atau korup.
• Tidak Ada Akuntabilitas: Dalam monarki absolut, penguasa tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali Tuhan (menurut keyakinan mereka). Mereka tidak bisa digugat atau dipaksa untuk mengundurkan diri, bahkan jika mereka melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Hal ini membuat mereka menjadi kebal terhadap kritik dan akuntabilitas, yang bisa mendorong mereka untuk bertindak sewenang-wenang.
• Tidak Ada Partisipasi Rakyat: Dalam monarki absolut, rakyat tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Mereka tidak bisa memilih pemimpin mereka, atau memberikan pendapat tentang kebijakan publik. Hal ini bisa membuat rakyat merasa tidak memiliki suara atau pengaruh dalam pemerintahan, yang bisa menyebabkan ketidakpuasan dan pemberontakan.

Contoh Negara dengan Sistem Monarki Absolut di Masa Lalu

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada banyak negara di dunia yang pernah menerapkan sistem monarki absolut di masa lalu. Berikut ini adalah beberapa contohnya:

• Prancis di bawah Louis XIV: Louis XIV, yang dikenal sebagai "Raja Matahari", adalah contoh klasik dari penguasa monarki absolut. Dia memerintah Prancis selama lebih dari 70 tahun, dan membangun istana Versailles yang megah sebagai simbol kekuasaannya. Dia percaya bahwa dia memiliki hak ilahi untuk memerintah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menentang kehendaknya.
• Rusia di bawah Tsar: Para Tsar Rusia, seperti Peter yang Agung dan Catherine yang Agung, juga merupakan penguasa monarki absolut. Mereka memiliki kekuasaan penuh atas negara dan rakyatnya, dan melakukan reformasi besar-besaran untuk memodernisasi Rusia. Namun, mereka juga dikenal karena kekejaman dan penindasan mereka terhadap rakyat.
• Spanyol di bawah Raja Philip II: Raja Philip II adalah penguasa monarki absolut Spanyol pada abad ke-16. Dia memerintah kerajaan yang luas yang mencakup Spanyol, Portugal, Belanda, dan sebagian Italia dan Amerika Latin. Dia dikenal karena kesalehan dan keteguhannya dalam membela agama Katolik, tetapi juga karena kekejamannya terhadap kaum Protestan dan pemberontak.

Monarki Absolut di Era Modern

Di era modern ini, sistem monarki absolut sudah sangat jarang ditemukan. Sebagian besar negara-negara di dunia telah mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih demokratis, di mana kekuasaan dibagi antara berbagai lembaga dan rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, masih ada beberapa negara yang mempertahankan sistem monarki absolut, meskipun dengan kekuasaan yang lebih terbatas.

Contohnya adalah Arab Saudi, yang diperintah oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Meskipun Arab Saudi memiliki Dewan Syura (lembaga legislatif), namun kekuasaan sebenarnya tetap berada di tangan raja. Raja memiliki hak untuk menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Syura, dan membuat undang-undang dengan dekrit kerajaan. Selain Arab Saudi, negara-negara seperti Brunei Darussalam, Oman, dan Eswatini juga masih menerapkan sistem monarki absolut.

So, guys, itulah tadi penjelasan lengkap tentang monarki absolut. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan kalian tentang sistem pemerintahan yang unik ini. Sampai jumpa di artikel berikutnya!